Pemkot Magelang Bolehkan Ibadah di Tempat Ibadah 5 Juni 2020

Siaran Pers No. 481.5/5/rilis/6/133/2020

MAGELANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang mulai memperbolehkan masyarakat melaksanakan kegiatan keagamaan di tempat ibadah masing-masing untuk semua agama, 5 Juni 2020. Namun Pemkot Magelang memberi syarat tegas agar masyarakat patuh pada protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Joko Budiyono, usai rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Magelang di aula Adipura Kencana kompleks kantor Wali Kota Magelang, Kamis (4/5/2020).

”New Normal keagamaan sudah diberlakukan, diperbolehan untuk ibadah di masjid, mushola dan gereja. Tapi yang perlu ditekankan adalah harus menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,” kata Joko.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Magelang ini menurutnya, mengacu pada Surat Edaran (SE) nomor 15/2020 Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi.

Dalam SE tersebut, kata Joko, telah memberikan kelonggaran kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah untuk semua agama. Termasuk untuk kegiatan umat Islam yang telah disampaikan dalam Maklumat MUI serta Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Pihaknya juga telah menerbitkan surat pemberitahuan resmi nomor 451/283/123 tertanggal 4 Juni 2020. Dalam surat ini dijelaskan secara teknis kewajibab pengurus/takmir atau penanggungjawab rumah ibadah.

Beberapa diantaranya, menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi protokol kesehatan di area rumah ibadah. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah, membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk rumah ibadah, menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/handsanitize di pintu masuk dan keluar rumah ibadah.

“Kemudian menyediakan alat pengecekan suhu tubuh, pembatasan jarak pakai tanda khusus di lantai/kursi minimal 1 meter, pengaturan jumlah jamaah, mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah, dan memasang imbauan protokol kesehatan,” paparnya.

Selain itu, pengurus juga wajib membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang ditentukan.

“Kami memberikan syarat salah satunya tempat ibadah harus membuat surat pernyataan melaksanakan protokol kesehatan yang ditujukan kepada kelurahan,” tegas Joko.

Disamping syarat bagi pengelola, masyarakat atau jamaah juga harus memenuhi persyaratann tertentu antara lain jamaah harus sehat, meyakini rumah ibadah telah memiliki surat keterangan aman Covid-19 dari pihak berwenang, menggunakan masker dan menjaga kebersihan tangan.

“Lalu hindari kontak fisik seperti salaman atau berpelukan, menjaga jarak, menghindari berdiam lama/berkumpul di rumah ibadah, anak-anak dan lansia maupun orang yang berisiko tertular Covid-19 tidak boleh beribadah ke rumah ibadah,” tandasnya. (pro/kotamgl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *