Search

DPRD Kabupaten Magelang Gagas Perda Perlindungan Kelompok Difabel

Warga masyarakat yang termasuk dalam kelompok difabel atau memiliki keterbatasan diri sehingga memiliki kebutuhan khusus, perlu mendapat perlindungan dalam menjalankan aktifitas hidupnya. Perlindungannya dalam bentuk jaminan untuk mendapatkan akses sekaligus kemudahan dalam aktifitasnya.

Komitmen penyelenggara negara khususnya di daerah dalam rangka memberikan jaminan tersebut perlu dikuatkan dalam bentuk adanya produk hukum peraturan daerah (perda), sehingga ada kepastian hukum bagi terpenuhinya hak kelompok difabel.

Demikian disampaikan anggota DPRD Kabupaten Magelang Hibatun Wafiroh usai acara Temu Anggota DPRD dengan konstituen yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah (PD) ‘Aisyiyah Kabupaten Magelang pada Sabtu (11/1).

Disebutkan, saat ini DPRD sudah selesai melakukan kajian terhadap gagasan pembentukan Perda Difabel dan sudah jadi dalam bentuk rancangan peraturan daerah (raperda). “Raperda terkait perlindungan bagi kelompok difabel itu merupakan inisiatif DPRD dan akan dijadwalkan masuk dalam program legislasi daerah sehingga akan dapat diselesaikan dan ditetapkan menjadi perda pada tahun 2020 ini,” katanya.

Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Magelang tersebut menambahkan bahwa perda tersebut nantinya akan mengatur terkait jaminan perlindungan bagi setiap aktifitas kelompok difabel. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pemanfaatan fasilitas publik dan bidang – bidang lainnya. Setelah perda itu ditetapkan, maka pemerintah dengan dukungan masyarakat khususnya dari organisasi kelompok difabel dan juga kelompok sosial masyarakat lainnya diharapkan benar – benar mampu mengimplementasikan dalam kehidupan di masyarakat.

Hibatun Wafiroh menyampaikan terima kasih kepada organisasi ‘Aisyiyah atas terselenggaranya acara itu.  Dengan acara temu konstituen itu anggota DPRD telah mendapatkan masukan dan usulan dari masyarakat yang nantinya akan sangat bermanfaat. Sekaligus menjadi bahan dalam proses pengambilan kebijakan.

Ketua PD ‘Aisyiyah Nida Ul Hasanah mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya acara itu adalah untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait pembangunan di Kabupaten Magelang. Dengan adanya komunikasi dalam bentuk penyampaian aspirasi dari rakyat kepada anggota DPRD, harapannya akan muncul kesadaran terkait hak sekaligus kewajiban bagi penyelenggara negara dan juga warga negara.  Hal itu merupakan sarana yang efektif untuk proses pendidikan politik.

‘Aisyiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah (Ortom) salah satunya akan fokus pada program – program pemberdayaan. Khususnya bagi kelompok perempuan dan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan diri seperti kelompok difabel.

Dalam acara di Aula Kantor PD Muhammadiyah tersebut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno, anggota DPRD Bambang Surendro dan Sarimin. Kemudian juga beberapa kelompok organisasi difabel, Pimpinan Cabang dan Ranting ‘Aisyiyah, Perwakilan dari Balai Sakinah ‘Aisyiyah  dan ortom Muhammadiyah.

 

 

Source: Suara Merdeka




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *