Search

BPJS Kesehatan : Ada Bantuan Iuran kelas 3 oleh Pemerintah

Pemerintah mengatur kebijakan terkait penyesuaian besaran iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai wujud perhatian dan kepedulian terhadap kondisi finansial masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang telah resmi ditetapkan pemerintah.
Adapun Perpres Nomor 64 Tahun 2020 adalah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 34.

Kepala Cabang Magelang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dyah Miryanti mengatakan, kebijakan ini menunjukkan, pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA). “Pemerintah menetapkan kebijakan tersebut khusus untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III,” tambah Dyah senin (22/06/2020) di westlake Yogyakarta pada awak Media.

Ia mengatakan iuran peserta PBPU dan BP kelas III di tahun 2020 tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500 kemudian sisanya sebesar Rp 16.500 diberikan bantuan iuran oleh pemerintah. “Tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” tambahnya.
Pada bulan April , Mei Juni 2020 mengikuti Perpres nomer 82 tahun 2018 kelas I menjadi Rp.80 ribu kelas II menjadi Rp. 51 ribu, dan kelas III Rp.25.500.

Kemudian per Juli 2020 iuran JKN Kiss peserta PBI dan BP disesuaikan menjadi Rp.150 ribu untuk kelas I , Rp. 100 ribu untuk kelas II dan kelas III Rp. 42 ribu. Dan denda keterlambatan menurut Perpres ini tidak lagi 2,5% namun naik menjadi 5 %. ” Kenaikan ini bertujuan untuk mendisiplinkan peserta agar tidak telat membayar iuran” tambah Hesti Kepala Cabang BPJS kesehatan Cabang Yogyakarta.

Terkait dengan aduan Masyarakat miskin yang tidak masuk sebagai penerima JKN Kiss yang dibayarkan pemerintah , Dyah memberikan solusi dengan selalu mengarahkan Masyarakat ke Dinas Sosial agar dilakukan pendataan dan diverifikasi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ditambahkan juga ” Sebenarnya penerima JKN Kiss yang dicover Pemerintah, jumlahnya sudah lebih dari data Masyarakat miskin dari BPS”.
Sehingga sisa dari jumlah tersebut adalah masyarakat mampu yang masuk kelas II mandiri sebagai peserta JKN Kiss.

Sejalan dengan kebijakan relaksasi di tengah wabah Covid-19. Sebagai bentuk komitmen BPJS Kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), dengan memperpanjang jangka waktu Program Super Praktis. Diberlakukan bagi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), atau peserta mandiri dan peserta segmen Bukan Pekerja (BP). Peserta dari dua segmen itu bisa memilih untuk turun kelas terhitung mulai tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020.

” Namun sampe hari ini, data di smua Cabang Bpjks Kesehatan Magelang , Kabupaten Magelang dan cabang Kabupaten Temanggung jumlah masif penurunan kelas tersebut , justru tidak signifikan bahkan malah kembali lagi , yang tadinya turun kelas menjadi naik kelas lagi, hal ini dikarenakan Masyarakat sebenarnya mampu.” Menurut Dyah.

Jumlah data peserta JKN Kiss mandiri di kabupaten Magelang adalah 108.581 dari 989.736 orang, Kota Magelang 16.604 dari 125.124 orang dan kabupaten Temanggung 58.378 dari 607.649 masih menurut Dyah menutup wawancara siang itu.

By. Rinta




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *